Ketika berbicara tentang manfaat asuransi, kebanyakan orang hanya mengenal perlindungan finansial saat terjadi risiko, seperti meninggal dunia, sakit kritis, atau kecelakaan. Padahal, dalam asuransi jiwa syariah terdapat sebuah konsep unik yang tidak ditemukan dalam asuransi konvensional, yaitu surplus underwriting.

Konsep ini menjadi salah satu keunggulan asuransi syariah karena mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta’awun), keadilan (‘adl), transparansi, dan pengelolaan dana secara amanah. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu surplus underwriting dan bagaimana mekanisme pembagiannya.

Apa Itu Surplus Underwriting?

Surplus underwriting adalah kelebihan dana yang terdapat dalam Dana Tabarru’ setelah dikurangi seluruh kewajiban, seperti pembayaran klaim kepada peserta, kontribusi reasuransi syariah, serta penyisihan teknis pada periode tertentu.

Sederhananya, apabila dana yang terkumpul dari kontribusi peserta lebih besar dibandingkan total kewajiban yang harus dibayarkan, maka akan terbentuk surplus underwriting.

Namun perlu dipahami bahwa surplus underwriting bukan keuntungan perusahaan. Dana tersebut merupakan milik bersama para peserta dalam Dana Tabarru’, sedangkan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola (operator) yang memperoleh imbal jasa (ujrah) sesuai akad yang disepakati.

Mengapa Surplus Underwriting Bisa Terjadi?

Terbentuknya surplus underwriting dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

• Jumlah klaim yang dibayarkan lebih rendah dari estimasi.
• Pengelolaan risiko yang baik.
• Dana Tabarru’ dikelola secara efisien.
• Pengelolaan reasuransi yang optimal.
• Kecukupan cadangan teknis sesuai ketentuan.

Semakin sehat pengelolaan Dana Tabarru’, semakin besar peluang terbentuknya surplus underwriting. Namun demikian, surplus tidak selalu terjadi setiap tahun karena besarnya sangat bergantung pada pengalaman klaim seluruh peserta.

Bagaimana Surplus Underwriting Dibagikan?

Banyak orang beranggapan bahwa jika terdapat surplus underwriting, seluruhnya otomatis dibagikan kepada peserta. Faktanya, mekanisme pembagiannya telah diatur secara ketat oleh regulator dan prinsip syariah.

Sesuai ketentuan, surplus underwriting dapat dialokasikan melalui beberapa pilihan berikut:

• Seluruhnya ditambahkan kembali ke Dana Tabarru’.
• Sebagian menjadi cadangan Dana Tabarru’ dan sebagian dibagikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan.
• Sebagian menjadi cadangan Dana Tabarru’, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian menjadi hak perusahaan sesuai akad yang telah disepakati dalam polis.

Artinya, pembagian surplus underwriting tidak bersifat otomatis, melainkan mengikuti ketentuan yang telah tercantum dalam polis asuransi syariah.

Siapa yang Berhak Menerima?

Tidak semua peserta otomatis memperoleh bagian surplus underwriting. Umumnya peserta harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

• Polis masih aktif (inforce).
• Telah membayar kontribusi sesuai ketentuan.
• Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim.
• Tidak pernah menerima klaim yang melebihi kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru’.

Selain itu, pembagian surplus hanya dapat dilakukan apabila kondisi keuangan Dana Tabarru’ memenuhi persyaratan kesehatan keuangan dan telah memperoleh rekomendasi aktuaris serta persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Apa Bedanya dengan Bonus atau Bagi Hasil?

Surplus underwriting sering disalahartikan sebagai bonus atau keuntungan investasi. Padahal keduanya berbeda.

Bonus biasanya merupakan program pemasaran yang diberikan perusahaan.

Bagi hasil investasi berasal dari hasil pengembangan dana investasi peserta.

Sedangkan surplus underwriting berasal dari kelebihan Dana Tabarru’ setelah seluruh kewajiban peserta dipenuhi. Dengan demikian, surplus underwriting merupakan hasil dari pengelolaan risiko bersama, bukan keuntungan komersial perusahaan.

Apa yang Terjadi Jika Dana Tabarru’ Mengalami Defisit?

Sebaliknya, apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar klaim peserta, maka akan terjadi defisit underwriting.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan wajib memberikan qardh (pinjaman tanpa imbalan) kepada Dana Tabarru’ agar seluruh kewajiban kepada peserta tetap dapat dipenuhi. Pinjaman tersebut nantinya akan dikembalikan dari surplus Dana Tabarru’ pada periode berikutnya apabila kondisi keuangan telah membaik. Mekanisme ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keberlangsungan perlindungan peserta sesuai prinsip syariah.

Mengapa Surplus Underwriting Menjadi Keunggulan Asuransi Syariah?

Keberadaan surplus underwriting mencerminkan nilai-nilai yang menjadi fondasi asuransi syariah, yaitu:

• Mengedepankan semangat saling tolong-menolong antar peserta.
• Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan amanah.
• Tidak seluruh kelebihan dana menjadi keuntungan perusahaan.
• Memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat tambahan apabila Dana Tabarru’ mengalami surplus.
• Seluruh mekanisme diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Konsep ini memperlihatkan bahwa hubungan antara peserta dan perusahaan bukan sekadar hubungan penjual dan pembeli jasa, melainkan kemitraan dalam mengelola risiko secara bersama-sama.

Surplus underwriting merupakan salah satu keunikan yang membuat asuransi syariah berbeda dari asuransi konvensional. Melalui mekanisme ini, peserta tidak hanya memperoleh perlindungan finansial ketika risiko terjadi, tetapi juga berkesempatan merasakan manfaat dari pengelolaan Dana Tabarru’ yang sehat dan efisien.

Meski demikian, penting dipahami bahwa surplus underwriting bukan manfaat yang dijamin, melainkan bergantung pada kondisi Dana Tabarru’, pengalaman klaim peserta, serta ketentuan yang berlaku dalam polis. Oleh karena itu, sebelum memilih produk asuransi syariah, pastikan Anda memahami akad, manfaat, serta mekanisme pengelolaan dana yang diterapkan agar memperoleh perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan.

Referensi

1. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Pengertian Surplus Underwriting dan Skema Pembagiannya.
2. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Apa Saja Akad dalam Asuransi Syariah?
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 72/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
5. Prudential Syariah. Apa Itu Surplus Underwriting? Definisi, Tujuan, dan Cara Kerjanya.